Pers Disebut Penopang Peradaban HAM, Pigai Ajak Media Jadi Penggerak Kesadaran Publik
Jakarta — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik tentang hak asasi manusia sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Menurutnya, media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga kekuatan sosial yang mampu mendorong perubahan dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pigai dalam kegiatan Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Di hadapan para jurnalis dan pegiat media, Pigai menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak dapat berjalan maksimal tanpa keterlibatan aktif komunitas pers. Media dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
“Pers adalah salah satu kekuatan terbesar dalam membangun kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Tanpa media, pembangunan peradaban HAM akan sulit berkembang,” ujar Pigai.
Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengampanyekan berbagai upaya pembangunan nasional yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik dalam bidang sipil dan politik maupun dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya.
Pigai juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Ia menyebut keduanya harus berjalan beriringan dalam menjaga kehidupan demokrasi dengan tetap menghormati independensi masing-masing.
“Hubungan pemerintah dan pers adalah hubungan yang saling membutuhkan. Kita menjaga independensi, tetapi juga membangun kolaborasi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian HAM akan meluncurkan sejumlah program yang melibatkan kalangan jurnalis, di antaranya kelas pendidikan HAM untuk jurnalis serta kompetisi karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wartawan mengenai isu-isu HAM sekaligus mendorong lahirnya karya jurnalistik yang mampu mengangkat persoalan kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa profesi jurnalis memiliki kontribusi besar dalam perlindungan hak asasi manusia.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah menyebut jurnalis sebagai human rights defender atau pembela HAM karena peran mereka dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh dan organisasi pers. Tampak hadir Ketua Umum Pewarna Indonesia Yusuf Mujiono yang didampingi jajaran Pengurus Pusat Pewarna Indonesia.
Kehadiran komunitas wartawan tersebut menunjukkan dukungan kalangan pers dalam memperkuat sinergi antara media dan pemerintah untuk mendorong pembangunan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Pewarna Indonesia