“IKN Jangan Dibangun di Atas Luka”: Jelani Christo Minta Pemerintah Hormati Adat Dayak, Jangan Sekadar Janji
Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan kembali menuai sorotan. Di tengah ambisi menjadikan IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia, suara dari akar rumput masyarakat adat Dayak meminta satu hal sederhana namun mendasar: keadilan.
Tokoh masyarakat adat Dayak, Jelani Christo, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengulang pola lama yang menempatkan masyarakat lokal sebagai korban ekspansi industri.
“Kalimantan sudah terlalu lama menjadi ladang tambang dan sawit. Jangan sampai IKN menjadi babak baru yang kembali mengorbankan tanah adat,” ujar Jelani dalam pernyataan tertulis, Senin (23/2/2026).
Dari Tambang hingga Sawit
Selama bertahun-tahun, bentang alam Kalimantan berubah drastis akibat aktivitas pertambangan batu bara dan perluasan perkebunan sawit. Konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Menurut Jelani, masyarakat Dayak tidak anti pembangunan. Namun pembangunan harus berbasis penghormatan terhadap hak ulayat dan nilai adat.
“Tanah bagi kami bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah identitas, sejarah, dan martabat. Kalau tanah hilang, yang hilang bukan hanya ruang hidup, tapi juga jati diri,” tegasnya.
Pesan Tegas untuk Pemerintah
Dalam pernyataannya, Jelani menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah pusat dan pemangku kebijakan.
“Pemerintah, dengarkan suara kami. Hargai adat istiadat orang Dayak. Jangan pandang sebelah mata. Jangan beri kami harapan palsu. Jangan kasi PHP,” ucapnya tegas.
Ia menambahkan, masyarakat adat tidak ingin hanya dijadikan simbol dalam narasi pembangunan nasional, sementara keputusan strategis tetap diambil tanpa pelibatan yang nyata.
“Kalau IKN ingin menjadi simbol Indonesia yang adil dan modern, maka keadilan untuk Dayak harus menjadi fondasinya,” katanya.
Momentum Koreksi Sejarah
Jelani menyebut pemindahan ibu kota sebagai momentum koreksi sejarah. Menurutnya, negara memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa pembangunan tidak identik dengan eksploitasi.
“Jangan bangun ibu kota di atas luka rakyat adat. Bangunlah di atas keadilan dan penghormatan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai pernyataan tersebut.